Janur Kuning (Serangan Umum 1 Maret 1949)

Ada banyak data yang mendukung bahwa serangan enam itu merupakan ide, inisiatif dan gagasan Sri Sultan HB IX.

Letnan Kolonel Soeharto menyiapkan serangan balasan terhadap tentara Belanda. Untuk memberi tanda pada serangan, Soeharto menyuruh pasukan untuk memakai tanda 'janur kuning' yang dikalungkan. Dibantu masyarakat, Serangan Umum 1 Maret 1949 pun terjadi.

Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Van Langen kocar-kacir. Pasukan Indonesia terus maju dan memukul jantung pertahanan Belanda. Akhirnya, pertempuran selama enam jam di Yogyakarta membuahkan hasil bagi Indonesia. Yogyakarta kembali dikuasai oleh Republik Indonesia.

Ya, itulah jalan cerita film "Janur Kuning". Sebuah film perjuangan Indonesia yang diproduksi pada 1979. Film yang disutradarai oleh Alam Rengga Surawidjaja ini dibintangi, antara lain, oleh Kaharudin Syah sebagai Letkol Soeharto, Deddy Sutomo sebagai Jenderal Sudirman, Sutopo HS sebagai Kapten Amir Mahmud, dan Dicky Zulkarnaen sebagai komandan pasukan Belanda. Pemain lainnya, antara lain, Pong Harjatmo, Any Kusumo, dan Amak Baldjun.

"Letkol Soeharto sebagai tokoh utama dalam film 'Janur Kuning'. Tapi, peristiwa itu, apakah Soeharto sebagai perancang Serangan Umum 1 Maret 1949? Itulah yang harus diluruskan, "kata sejarawan Anhar Gonggong.

Film kolosal itu memang luar biasa pada era 1980-an. Setiap menjelang 1 Maret, stasiun TVRI selalu menyiarkan film tersebut. Film ini merupakan kedua tentang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Sebelumnya, sudah ada film "Enam Jam" di Jogja yang diproduksi pada 1951.

Film ini termasuk yang termahal saat itu. Biaya produksinya sekitar Rp. 375 juta. Biaya tersebut digunakan untuk membuat 300 seragam tentara dan seragam untuk sekitar 8.000 orang pemain figuran.

Film ini meraih emas Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Festival Film Indonesia (FFI) 1980 untuk Pameran Harapan Pria (Amak Baldjun), Plaket PPFI, FFI 1980 untuk produser Filma yang mengolah Perjuangan Bangsa, serta unggulan FFI 1980 untuk Pameran Pembantu Pria (Amak Baldjun).

Cerita film ini dilatarbelakangi perjuangan kemerdekaan Indonesia, utamanya di Yogyakarta. Janur Kuning adalah lambang yang dikenakan

Pelajaran Dari PEMILU 1955

Partai Islam ‘menang’ pemilu itu sudah ada jejaknya.

Pada Pemilu 1955, Partai Masyumi terbukti pernah mempunyai jumlah kursi terbanyak di Parlemen Se- mentara Indonesia. Karena itu, pemilu di era Bung Karno ini hendaknya bisa menjadi pelajaran!

Benarkah Partai Islam di Indonesia tak pernah menang dalam pemilu? Jawabannya, ternyata bergantung dari definisi apa yang dimaksud dengan kata ‘menang’ itu. Bila me nga cu pada perolehan suara pemilu se pan jang bangsa ini merdeka hal itu memang tidak pernah. Tapi, ada hal lain bila kita mau memberikan arti lain atau data baru atas arti kata ‘me nang’ tersebut.
Pada tabulasi hasil Pemilu 1955 di sa na tertera secara jelas bahwa Partai Na sional Indonesia (PNI) mendapat mem peroleh suara terbanyak dengan 8.434.653 suara. Di belakangnya, ber tu rut-turut Partai Majelis Syuro Mus limin Indonesia (Masyumi) dengan 7.903.886 suara, Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 suara, Partai Komunis Indo ne sia (PKI) 6.179.914 suara, Partai Sya rikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 suara.

Nah, selama ini data inilah yang se lalu digembar-gemborkan untuk me li hat bahwa partai Islam belum per nah me menangi pemilu. Tapi, bila kemudian data ini dikaitkan dengan da ta lain, ar ti ‘menang’ itu bisa saja berubah. Se bab, fakta lainnya dalam Pemilu 1955 itu Partai Masyumi malah memperoleh kursi terbanyak dalam parlemen. Masyumi mendapat 44 kursi, PNI 42 kursi, NU delapan kursi, PKI 17 kursi, PSII empat kursi. Jadi, siapakah kini yang keluar menjadi pemenang itu? Data ini akan semakin bermakna lain bila kemudian merujuk pada fak ta jumlah kursi yang berhasil dik on ver si atas hasil perolehan suara. Per ole h an suara Masyumi ternyata berimbang de ngan PNI, yakni 57 kursi, NU 45 kursi, dan PSII delapan kursi. Jadi, dalam soal ini adakah partai yang mampu ke luar sebagai pemenang tunggal?

kukan. Paling tidak fakta ini akan membuat kening berkernyit. Sebab, sama dengan fakta yang timbul di masa itu saat semua orang pun terkejut bila PKI mendapat dukungan sua ra sangat besar dan dapat menduduki ranking keempat dalam perolehan suara pemilu, serta berada di ranking ketiga dalam perolehan jumlah kursi di ‘parlemen sementara’, kenyataan bahwa Masyumi juga pernah keluar sebagai ‘pemenang’ pemilu memang tidak terdengar ke publik. Bahkan, ada pihak yang sengaja membuat soal ini sebagai sebuah ‘trauma politik’.
Dari tulisan yang dibuat Feith, Pemilu 1955 memang terjadi persaing an menjaring suara yang sangat ke ras.

Apalagi, saat itu pembelahan ideologis antarpartai begitu kentara. PNI me wa kili partai penguasa dan kaum pri yayi Jawa (abangan), PKI mewakili rak yat biasa, Masyumi mewakili Mus lim perkotaan dan luar Jawa, NU mewakili masyarakat Muslim pedesa an (tradisional). Situasi ini semakin se ru karena pemilu juga dilatarbela kangi suara persaingan, bahkan cek-cok politik, yang terus berkepanjang an dengan diwarnai jatuhnya bangunnya kabinet.

Situasi ini tecermin jelas dalam kampanye dari para partai politik.

Feith menulis daya tarik dan im bau an kampanye partai-partai ti dak bisa dipahami, kecuali bila diletakkan pada latar belakang isu-isu yang di per juangkan dalam kegiatan politik di Ja karta atau tingkat nasio nal, sebagai mana disebarkan dalam berbagai su rat kabar Ibu Kota. Seba gi an besar isu itu menyangkut pola po litik kabinet.

“Ada isu yang menyangkut persoalan an tara pendukung dan penentang ka binet Wilopo (3 Apri 1952 – 3 Juni 1953), Kabinet Mr Ali Sastro amod jojo dari PNI (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955) yang bertahan hampir selama dua tahun masa kampanye, yang kemudian mengundurkan diri 11 minggu sebelum pemilihan umum, dan kabinet Mr Burhanuddin Harahap dari Masyumi (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) yang menyelenggarakan pemilihan umum tersebut,” tulisnya.

Debat soal komposisi kabinet inilah yang kemudian terbawa-bawa dalam ajang pemilu itu.
Tak beda dengan masa kini, selain soal pembagian kursi politik di pemerintahan, isu syariat Islam saat itu pun sudah ikut dibawa-bawa dan dijadikan bahan debat yang sangat serius dalam berbagai forum publik. Dan, orang yang pertama kali mengangkat soal isu ini ke atas panggung politik adalah Soekarno yang saat itu menjabat sebagai presiden, tepatnya di sebuah pidatonya pada Januari 1953.
Meski saat itu waktu pencoblosan masih lebih dari dua tahun lagi, Soekarno saat itu sudah memanaskan suhu politik dengan mengeluarkan `peringatan' bahwa adanya upaya menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, yang akan disusul dengan pemisahan diri wilayah-wilayah tertentu.
Kontan saja tokoh Masyumi asal Jawa Barat, Kiai Haji Isa Anshary, mengecamnya. Dia membalas ucapan `sang pemimpin besar' itu dengan kalimat sangat keras dan menyebutnya sebagai `munafik' dan `kafir'.

Tak hanya Isa Anshari, kalangan Partai Masyumi jelas menangkal keras tudingan Soekarno yang juga ketua umum PNI. Apalagi, saat itu kedua partai itu tampil di atas publik sebagai dua musuh politik bebuyutan. Masyumi menyangkal bahwa perjuangan partai untuk menegakkan `negara berdasarkan Islam' bertentangan dengan Pancasila. Masyumi kemudian membalas pernyataan ini dengan menggelar rapat-rapat raksasa untuk memprotes pernyataan tokoh PNI tersebut, yang juga kemudian diikuti oleh para tokoh partai kecil, misalnya Partai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia. Mereka dengan lantang menganggap tudingan itu tak berdasar dan merupakan sebuah penghinaan terhadap Islam.

Di kala Masyumi dan PNI sibuk berpolemik soal hubungan agama dan negara, PKI menggarap para pemilih dengan isu kerakyatan, seperti mun cul nya kemiskinan yang akut serta situasi kehidupan rakyat yang terus memburuk. Mereka dengan bersemangat mengaitkan semua hal itu dengan adanya cengkeraman imperialisme atas perekonomian Indonesia. PKI me ngangkat isu kenaikan harga garam, nilai uang yang turun, isu perburuhan, pemberontakan Darus Islam, kenaik an harga beras dan minyak goreng, ser ta berbagai isu populis lainnya. Se lain itu, PKI juga tak lupa terus me nye rang posisi kabinet yang saat itu di kuasai tokoh Masyumi dan Partai So silis Indonesia. Mereka pun terus be rupaya mencuci bersih noda darah pem berontakan PKI pada 1948 di Madiun.

Mengatasi serangan kaum kiri dan sekuler, selalu wakil politik Islam, Mas yumi saat itu membuat garis pe misah yang jelas antara Komunis dan partai-partai lain. Para juru bicara politiknya menuduh PKI sebagai juru bicara Moskow sembari terus meng ungkit kasus peristiwa berdarah di Ma diun. Mereka menyerang sikap antiagama Komunisme. Tak cukup dengan kata ‘kafir’, para juru bicara Mas yumi pun menyerukan agar bila meninggal orang Komunis tidak di kuburkan secara Islam. Dalam hal ini Feith melukiskan situasi saat itu pe nuh dengan suasana ‘hantam kromo’ ka rena klaim-klaim dua polar ini ber edar hingga ke tingkat desa-desa.

Mas yumi yang saat itu berdiri ber sama Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Katolik, dikerubut tiga poros kekuatan lain, yakni PNI di satu si si, NU di pihak lain, dan PKI di pi hak lainnya lagi. Suasana persaingan menjadi berbentuk ‘poros segitiga’.

Lebih unik lagi, seperti yang ditulis Feith selain menggelontor masa de ngan sikap saling serang ideologis, saat itu pun sudah muncul berbagai usaha penggalangan dana. Menurut dia, me nge nai sumber-sumber keuang an par tai-partai politik, adalah ke nya taan bahwa korupsi di tingkat ke menterian dila kukan untuk mengumpulkan dana partai secara besar-besaran.

“Dalam hal ini, PNI yang paling banyak mendapat keuntungan, karena partai ini memegang portofolio ke uang an dan ekonomi, serta jabatan Per dana Menteri Ali Sastroamidjojo.

PNI punya sumber daya tambahan yang penting, sumbangan pengusaha di kota-kota, yang pribumi ataupun Tionghoa,” tulis Feith. Dalam catatan kaki pada tulisan ini, Feith menam bah kan soal praktik korupsi uang ne gara untuk dana partai sebagai beri kut. Bukti-bukti praktik ini diungkapkan dalam sejumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, khususnya pengadilan bekas menteri kehakiman Mr Djodi Gondokusumo dari Partai

Rakyat Nasional (PRN) dan kepala Departemen Perindustrian Jawa Timur, Darmansjah, seorang PNI.
Lalu, di mana sumber dana keuangan PKI? Feith menulis saat itu pun asal-usul dana PKI diperdebatkan.
Menurut dia, orang boleh percaya atau tidak angka-angka yang disuguhkan partai itu mengenai sumbangan anggota dan simpatisannya. Tetapi, yang jelas tidak dapat diragukan adalah iuran anggota dan sumbangan kecil berperan dalam pembiayaan partai itu.
Namun, mengingat uang yang dikeluarkan partai ini jelas sangat besar sekali, mau tidak mau orang menduga bahwa PKI mesti memperoleh dana yang jauh lebih banyak dari sumbersumber lain, misalnya dari pengusaha Tionghoa di Indonesia. Selain itu, sangat mungkin PKI mendapat sumbangan dari negara-negara Komunis melalui kedutaan dan kantor perwakilan dagang mereka di Jakarta. Apalagi, kebutuhan dana partai ini sangat besar karena PKI saat itu sudah menjalankan partainya dengan banyak sekali orang yang mendapat gaji tetap.

Sedangkan untuk Partai Masyumi asal dana kampanye partai ini berasal dari iuran anggota serta memanfaatkan dana zakat dari para simpatisan dan kadernya. Selain itu, Feith juga mengindikasikan, karena jumlah sumbangan dari kader Masyumi juga terbilang masih kecil, 'boleh jadi' Masyumi juga mendapat sokongan dana dari para pengusaha batik, tuan tanah, ataupun pengusaha perkebunan karet.
Sama dengan Masyumi, penyumbang dana partai dari Nahdlatul Ulama sebagian besar juga berasal dari golongan serupa.

Serunya pertarungan ini terus berlangsung hingga waktu pencoblosan yang diadakan dua kali, yakni pada September dan Desember 1955.
Feith menulis kesannya dengan penuh perasaan. Apalagi, ia datang langsung mengamati proses pemilu itu.

“Kalau Pemilu Orde Baru sering disebut pemilu semu, karena hasilnya praktis sudah diketahui sebelumnya, Pemilu 1955 lain. Pemerintah yang menyiapkan dan menyelenggarakan berhasil menegakkan kompetisi antarpartai yang bebas sekali, walaupun konflik antarpartai sering sangat sengit, khususnya antara kubu PNI dan Masyumi,“ ujarnya Alhasil, apa pun kenyataannya publik perlu tahu apa yang terjadi pada Pemilu 1955. Termasuk seperti apa hasil perolehan suara, jumlah kursi, persentase, hingga besaran jumlah kursi yang didapat partai Islam di parlemen. Janganlah ada yang disembunyikan!)
(sumber: Republika Edisi, Selasa, 26 Juni 2012 hal 24 Oleh Muhammad Subarkah)

LUKA LAMA MASIH BASAH (tragedi trisakti) / 16 Mei 2012

Aneh, tentara yang turut berkuasa 32 tahun dalam pemerintahan Orde Baru sama sekali tidak mengetahui akan adanya kerusuhan kolosal di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya.

Malam itu, suasana di Monumen Nasional (Monas) masih tera sa mencekam. Sejumlah kendaraan lapis baja militer dan kepolisian siaga di sepanjang jalan yang mengelilingi Istana Negara. Departemen Pertahanan dan Keamanan dijaga sangat ketat, tidak seperti biasanya.
Kali ini, saya harus masuk pintu gerbang dan pos penjagaan dengan berbagai pertanyaan. Setelah mele wati pos jaga yang bersebelahan dengan kantor Menko Polkam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, saya menuju sebuah ruangan di lantai dua. Menemui seorang kolonel senior angkatan darat.

“Apa kerja tentara yang telah berkuasa 32 tahun? Bagi saya, tak masuk akal ada kerusuhan kolosal sejak 12 Mei 1998. Saya curiga, ada tentara yang terlibat kerusuhan ini.
Di mana aparat intelijen?“ kata saya, membuka percakapan pada senja itu.

Sang kolonel pun dengan geram menjawab, “Saya setuju dengan pendapatmu. Ada jenderal yang terlibat dalam kasus ini. Memalukan!“ ujar kolonel lulusan akademi militer itu.

“Lantas siapa jenderal itu?“ tanya saya pada kolonel yang terus memantau perkembangan kerusuhan Mei 1998 itu, melalui televisi, radio, serta HT.

“Kamu tahu, tapi kamu purapura tidak tahu,“ jawabnya sambil mengisap rokok dalam-dalam.

Percakapan yang berlangsung 14 tahun lalu itu hingga kini masih terekam dengan baik. Tragedi Mei 1998 menyisakan misteri tentang siapa jenderal yang terlibat dalam kerusuhan terburuk pada akhir pemerintahan Orde Baru.

Tabir yang menyelimuti kerusuhan 13-15 Mei 1998 tentu saja tak bisa dipisahkan dengan kasus keji penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta, 12 Mei 1998.

Namun, hingga kini, walau telah berganti pemerintahan, mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, tetap saja tak mampu menguak tabir tersebut.

Ada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin Marzuki Darusman dari Komnas HAM. Tim itu dibentuk pemerintah, namun tak pernah ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Khususnya, dari kalangan jenderal para pengendali keamanan kala itu.

Padahal, ada sejumlah pejabat tinggi militer dan kepolisian yang kala itu bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Mulai dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin, dan Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Sudi Silalahi.

Kemudian, ada Kapolda Metro Jaya Mayjen Polisi Hamami Nata, Komandan Korps Marinir Mayjen Suharto, Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Muchdi PR. Atau, Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto yang disebut-sebut mengerahkan pasukan dalam peristiwa yang secara serius diproses untuk dimintai pertanggungjawaban.

Begitu pula kalangan intelijen yang semestinya bisa menguasai informasi, seperti Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mayjen Zacky Anwar Makarim serta komandankomandan satuan intel di berbagai angkatan dan kepolisian.

TGPF menemukan berbagai kejanggalan dalam aspek pertanggungjawaban keamanan. Dari hasil verifikasi saksi dan korban, testimoni para pejabat ABRI dan mantan pejabat terkait, dari aspek keamanan, TGPF menemukan sejumlah fakta.

Apa itu? Ternyata koordinasi antara satuan keamanan kurang memadai, ada keterlambatan antisipasi, ada aparat keamanan di berbagai tempat tertentu yang membiarkan kerusuhan terjadi. Juga ditemukan adanya bentrokan antarpasukan di beberapa wilayah dan adanya kesimpangsiuran penerapan perintah dari masing-masing satuan pelaksana.

Menurut laporan TGPF yang terdiri atas beberapa jilid dengan jumlah halaman hampir 1.000, di beberapa tempat didapatkan bukti bahwa jasa-jasa keamanan dikomersialkan. Seperti, menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan konsumen dari kalangan tertentu.

Yang menarik adalah pengakuan dari anggota TGPF yang merasa heran ketika mencari informasi dari sejumlah jenderal. “Para jenderal itu mengaku, banyak tidak tahu atau menjawab yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Maaf, seperti orang pilon, dalam bahasa Betawi.“

Beberapa lainnya menyampaikan penjelasan-penjelasan normatif yang tak berguna untuk memperjelas persoalan. Bahasa dan kalimat para jenderal itu juga sering kali kurang jelas, tidak fix, entah sengaja entah tidak.
Terlihat pula ada situasi saling `melemparkan' tanggung jawab.

Padahal, nyata-nyata secara formal tanggung jawab keamanan itu ada di tangannya. Di satu sisi, TGPF pun terkesan kurang berhasil `mengejar' para jenderal itu dengan pertanyaanpertanyaan mereka. Apakah karena kekurangan data atau sebab lain. Dan, yang paling sulit dimintai tanggapannya adalah Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sebagai puncak komando kala itu.

Di sinilah muncul kecurigaan adanya konspirasi dan skenario dalam pergulatan kekuasaan menjelang jatuhnya Presiden Soeharto. Tetapi, tetap saja tak pernah ada sentuhan lebih lanjut untuk mengungkap peristiwa memalukan bagi bangsa ini.

Kini, 14 tahun sudah sejumlah nama perwira tinggi dan perwira menengah senior berkibar di kancah nasional. Mereka masih eksis menjalankan perannya masing-masing.

Di sisi lain, para keluarga yang kehilangan anak atau suami menangis dengan air mata yang sudah mengering. Mencari kebenaran. Ya, hanya itu pekerjaannya, mencari kebenaran sebab musabab hilangnya nyawa orang-orang yang dicintainya.

Dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Letjen (Purn) Sintong Pandjaitan mempersoalkan tindak tanduk Jenderal Wiranto pada seputar peristiwa Mei 1998. Salah satunya adalah bahwa “pada tanggal 14 Mei 1998, Menteri Hankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto tetap berangkat ke Malang, Jawa Timur, untuk bertindak sebagai inspektur upacara dalam serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat ABRI dari Divisi I kepada Divisi II Kostrad“.

Bagi Sintong, ini menjadi tanda tanya besar. “Alangkah tidak masuk akal, sampai hari ini pun sangat tidak masuk akal. Mengapa sebagian besar pimpinan ABRI pada waktu itu berada di Malang? Kalau mereka tahu akan terjadi kerusuhan yang begitu dahsyat, tetapi memutuskan tetap pergi ke Malang maka mereka membuat kesalahan,“ ujarnya.

Tetapi, kalau mereka tidak tahu akan terjadi kerusuhan, lanjut Sintong, mereka lebih salah lagi. “Mengapa mereka sampai tidak tahu?
Kerusuhan yang terjadi di Jakarta bukan hanya merupakan masalah Kodam Jaya, tetapi sudah menjadi masalah nasional.“

Apa jawaban Wiranto? Ia mengaku tidak bermaksud membiarkan Ibu Kota Negara dalam keadaan kisruh dan tak terkendali. “Saat itu, bukan zaman Romawi atau Majapahit. Jadi, panglima bisa mengendalikan komando dari mana saja,“ kata Wiranto dalam sebuah wawancara.

Lagi pula, menurut Wiranto, ia berangkat ke Malang atas undangan Panglima Kostrad Letjen Prabowo yang meminta dirinya memimpin upacara itu. Acaranya sendiri sudah direncanakan lama.

“Kepergian perwira tinggi yang mengikuti ke Malang sudah berdasarkan pertimbangan staf. Keikutsertaan mereka--kebanyakan perwira staf Mabes ABRI--tak akan jadi masalah karena tidak terlibat pengamanan Ibu Kota. Apalagi, kepergiannya hanya membutuhkan waktu tiga jam.“

Sementara itu, Prabowo menganggap, kepergian para jenderal ke Malang sebagai keputusan Wiranto yang aneh. Untuk mencegahnya, Prabowo mengaku, telah delapan kali menghubungi Wiranto melalui telepon. Prabowo mengaku, telah mengusulkan pembatalan acara di Malang.

Dalam buku Politik Huru-Hara Mei 1998, Fadli Zon menyarankan kasus kepergian para jenderal ke Malang diselidiki lebih jauh. “Itu dapat mengungkap siapa dalang dan kambing hitam kerusuhan Mei 1998,“ ucap Fadli Zon.

Soal telepon tersebut, Wiranto membantahnya. “Setiap telepon yang masuk selalu tercatat di sekretaris pribadi atau ajudan. Kenyataannya, permintaan pembatalan itu tak ada dalam catatan.“
(source: Republika edisi Rabu 16 Mei 2012)

Pidato Soeharto Mundur 21 Mei 1998

Assalamualaikum Warah matullahi Wabarakatuh.
Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.
Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan ke adaan diatas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan Pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan dihadapan Saudara-saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pagi ini pada kesempatan silaturahmi.

Sesuai dengan pasal 8 UndangUndang Dasar '45 maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof.
Dr. Ing.B J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998­ 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin Negara dan Bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang Dasar '45 nya.
Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Mei 1998.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

TERNATE ADALAH SALAH SATU KOTA TERTUA DI DUNIA

Top of Form

SUBA JOU TERNATE

Ternate adalah salah satu kota tertua di dunia. Kota ini telah ada sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat imperium Islam terbesar Indonesia timur. Massa yang melaku kan aksi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar mi nyak (BBM) di Ternate, Rabu (28/3), memblokir landasan Bandara Babullah, Ternate. Awalnya, massa melakukan unjuk rasa di depan kampus I Universitas Khairun (Unkhair) Ternate. Kemudian, massa menerobos ke landasan Bandara Babullah setelah merusak pagar bandara, lalu membakar ban di landasan bandara sehingga pesawat yang hendak mendarat terpaksa dialihkan ke Bandara Buli, Kabupaten Halmahera Timur. Nama Babullah begitu dihormati warga Maluku Utara, karena dia salah satu Sultan Ternate yang paling terkenal, selain Sultan Khairun. Keduanya mampu mengalahkan kedigdayaan Portugis di Ternate. “Ternate panas!“ Itulah salah satu judul pemberitaan karena pengunjuk rasa masuk wilayah objek vital. Dengan begitu, polisi harus dibantu aparat TNI dari Korem 152 Babullah. Komandan Korem Kolonel CZI M Effendi pun memantau pengamanan bandara di Ternate itu. Aparat gabungan dari polisi dan TNI pun berusaha menurunkan tensi Ternate. Ya, kata `Ternate', dalam kamus bahasa Ternate yang disusun Rusli Andi Atjo, disebutkan sebagai turun dari tempat yang tinggi. “Berasal dari kata `tara no ate'. Artinya, turun ke bawah dan pikatlah dia. Maksudnya, turun dari tempat yang tinggi untuk memikat para pendatang supaya mau menetap di pantai atau tempat itu,“ kata Rusli Andi Atjo. Kata `tara' juga berarti ke bawah (arah selatan). Ini berarti, letak atau posisi Kota Ternate berada di bagian selatan pulau Gapi. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta, 1994, Jilid 16: 208) disebutkan, sebelum agama Islam masuk ke pulau ini, orang Ternate terbagi atas empat kelompok. Pertama, Tubo yang mendiami puncak Gunung Gamalama. Kedua, Tobona yang mendiami daratan tinggi Faramadiyahi. Ketiga, Tabanga yang mendiami daerah hutan. Keempat, Toboleu yang mendiami daerah pesisir pantai. Di dalam setiap kelompok itu terdapat beberapa kekerabatan yang disebut soa dan dipimpin oleh kepala soa. Sedangkan, beberapa kepala soa menjadi satu kesatuan yang dipimpin oleh momole. Apa itu momole? Itulah kata lain dari makhluk halus. Kata momole berasal dari kata tomole yang artinya kesungguhan dalam tindakan. Momole berjumlah empat orang. Pertama, Duturo Malamo bertugas menjaga langit agar tak runtuh. Kedua, Bala Malamo bertugas untuk menerangi bumi. Ketiga, Tolu Malamo bertugas menjaga keselamatan bumi. Keempat, Hai Malamo yang bertugas menjaga ketertiban bumi. Keempat momole yang ada di Ternate itu menjadi satu konfederasi yang dipimpin oleh kolano atau raja. Kolano pertama dari kerajaan Ternate adalah Cico Baiguna alias Baab Mashur Malamo dari Foramadiyahi. Dalam tugasnya, kolano dibantu oleh beberapa Bobato dan Badan Penasihat. Di samping itu, terdapat Dewan Adat yang dipimpin oleh Soasio dan Sangaji. Setelah agama Islam mulai dihayati, struktur kepemimpinan kolano (kerajaan) berubah menjadi kesultanan dan sebutan kolano menjadi sultan. Meskipun demikian, masyarakat adat Ternate memandang kolano adalah sosok yang lebih pada aras yang memiliki kesan gaib. Sedangkan, sultan adalah penguasa kerajaan yang bercorak Islam. Dalam struktur kolano, ikatan genealogis dan teritorial berperan sebagai faktor pemersatu. Sedangkan, dalam kesultanan, agama Islam yang menjadi faktor pemersatu. Dalam struktur kesultanan, selain terdapat lembaga-lembaga tradisional, ada juga lembaga-lembaga keagamaan. Tak banyak yang tahu bahwa Kota Ternate termasuk salah satu kota tertua di dunia. Mengapa? Karena kota ini telah ada sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat imperium Islam terbesar Indonesia timur sekaligus sebagai kota perdagangan dan pusat pemerintahan. Ternate adalah kota perdagangan yang menarik minat dan kedatangan bangsa Asia, seperti Arab, Gujarat, dan Cina. Selain itu, juga bangsa Eropa, seperti Belanda pada 22 Mei 1599, Inggris pada 14 November 1579, dan Spanyol yang tiba di Tidore pada 18 November 1521. Itulah sebuah penghormatan kepada tuan atau dalam bahasa ternate disebut suba jou. (source: Republika edisi Selasa, 10 April 2012  Oleh Selamat Ginting)

Bottom of Form

KOES PLUS NYANYIAN SEPANJANG ZAMAN

Oh penyanyi tua, lagumu sederhana Lagu dari hatinya Mutunya pun tak ada Dan anehnya banyak penggemarnya... (Penyanyi Tua, Koes Plus) Siapa tak kenal Koes Plus? Jawabnya, ham pir-hampir tak ada. Ya, tanpa sadar dan tanpa dinyana kini lagu-lagu milik grup yang diawaki tiga orang bersaudara asal kota kecil di Jawa Timur, Tuban--Yon Koeswoyo, Tonny Koeswoyo, Yok Koeswoyo, ditambah seorang pemuda asal Surabaya, Murry--bergema melintasi zaman. Berbagai perubahan politik dan sosial telah terjadi di negeri Indonesia tercinta ini. Meski begitu, Koes Plus tak lekang di benak publik. Lagu-lagunya selalu terasa kontekstual dan terus bergema melintasi rentang generasi. “Lirik lagunya hebat, sederhana, dan tidak menggurui. Aransemennya pun bercitra rasa Indonesia. Lagu bercerita tentang apa saja, dari mulai cinta, kasih sayang orang tua, hingga merespons suasana sosial. Koes Plus, terutama dengan masternya Tonny Koeswoyo berhasil menghadirkan lagu tak sekadar `lagu', tapi sudah menyanyikan semangat zaman,'' kata penulis kondang remaja dekade 70an, Teguh Esha, yang namanya lestari berkat novel Ali Topan Anak Jalanan. Teguh yang pada tahun awal 1980an sempat membuat album bersama salah satu personel Koes Plus, Yok Koeswoyo, menyatakan, semangat besar yang ditampikan para anggota grup band ini memang sulit dibantah. Rekam jejak panjang karya mereka yang mencapai sekitar 144 album dan lebih dari 1.400 lagu mau tidak mau menjadikan Koes Plus sebagai salah satu legenda musik Indonesia. “Ketotalan mereka dalam ber musik itulah yang belum tergantikan. Mungkin boleh saja banyak seniman musik generasi berikutnya merasa lebih hebat sekaligus merasa lebih `berpunya' dalam soal materi, tapi Koes Plus secara esensial tetap belum tertandingi. Dia mengenyam betul pahit-manisnya dunia musik. Mengenal betul apa itu terkenal dan merasakan seperti apa rasanya di campakkan. Dan, itulah kebesaran grup ini. Yang pasti lagi, Koes Plus juga tercatat sebagai pelopor industri musik di negeri ini,'' ujar Teguh. Bila dikaji kemunculan Koes Plus juga bukan dari hasil ekspresi pikiran sesaat. Sekitar 10 tahun sebelum Koes Plus berdiri, tiga bersaudara dari keluarga mantan pegawai negeri Regentschaps Raad Kantoor van Tuban, Koeswoyo sudah membentuk grup musik Koes Bersaudara. Bahkan, bila merunut proses kreatif dari sang kreatornya, Tonny Koeswoyo, keterlibatan mereka dalam musik lebih panjang lagi ke belakang. Tonny yang lahir pada 19 Januari 1936 sudah bergumul dalam berbagai bentuk kesenian semenjak usia belasan. “Mas Tonny itu dulu sempat ikut terlibat dalam kesenian ludruk. Ini dilakukannya sebelum kami pindah ke Jakarta pada 1952. Sebelum mendirikan Koes Bersaudara, Mas Tonny juga ikut dalam beberapa band, seperti bermain dalam band bersama Sopan Sophian,'' kata Yon Koeswoyo. Dalam banyak segi bila mende ngar lagu Koes Plus, memang telinga orang Indonesia seolah diusik dalam sebuah komposisi yang `tak lazim'. Di sela lagu-lagu bergenre musik Barat, di sana terselip citra rasa nyanyian orang Indonesia yang suka mendayudayu yang bercitra rasa `pelog-slendro' (diatonis) itu. Tonny sebagai penggawa utama Koes Plus mampu mengawinkan citra rasa `silang-menyilang' ke dalam musiknya. Indo nesia yang terdiri dari beragam bentuk budaya hadir di dalam setiap lagu-lagunya. Pengamat sosial Fachry Ali, ketika mengomentari soal keberadaan Koes Plus dalam benak orang Indonesia, dia mengatakan, citra rasa musik Koes Plus adalah mengidentikkan sebuah rasa dari kelompok sosial tertentu yang ada dalam masyarakat. Seiring dengan berubahnya zaman, yakni datangnya kemerdekaan dan hadirnya proses modernisasi modernisasi (pembaratan), Koes Plus hadir sebagai wahana untuk merespons dari berbagai keadaan yang muncul di luarnya, yakni publik Indonesia. “Inilah yang unik. Bila sekarang masih terus digemari, Koes Plus itu hadir sebagai sebuah ekspresi yang mewakili kelompok elite masyarakat kota hasil urbanisasi. Dengan kata lain, mereka ini adalah mewakili citra rasa kaum urban yang mapan (established urban society). Ini, agak berbeda dengan musik dangdut yang mana posisi pendukung musik itu adalah mereka yang masih atau `tengah melakukan' urbanisasi dari desa ke kota. Jadi, citra musik Koes Plus dalam konteks ini adalah citra musik elite urban yang telah mapan,'' katanya. Menyadari keadaan seperti itu, masuk akal bila kemudian penggemar Koes Plus sangat banyak jumlahnya. Bahkan, dari data yang dikumpulkan anggota klub penggemar Koes Plus `Jiwa Nusantara', penggemar fanatik band ini sekarang tercatat mencapai 1,3 juta orang. Sedangkan, jumlah band yang sampai kini resmi tercatat terus memainkan lagu Koes Plus jumlahnya sudah mencapai lebih dari 300 band. “Biasanya kelompok elite sosial ini akan melakukan nostalgia bila ingin menceritakan atau mengenangkan masa lalunya kepada generasi penerusnya. Mereka ini ke mudian memutarkan atau memainkan lagu Koes Plus ketika hendak mengenangkan masa-masa mudanya ketika masih lekat dengan lahan persawahan, hutan, atau pepohonan di kampungnya dulu itu. Dan, ini mereka kemudian mengambil contoh lagu Koes Plus sebagai prototipe termudah untuk menyampaikan gejolak perasaannya,'' lanjut Fachry. Fachry juga menegaskan, selain sebagai bentuk ekspresi satu kelompok masyarakat elite urban yang telah mapan, nilai penting dari Koes Plus adalah juga terletak pada sikap kepeloporannya ketika mengawali sajian musik dalam sebuah bentuk grup. Dan, keberhasilan ini diterus kan ketika lagu-lagunya laris serta kemudian menjadi penanda datangnya era baru industri musik. “Koes Plus menjadi pionir dari budaya pop dalam musik Indonesia. Dia memperkenalkan bentuk sajian grup band yang saat itu tak lazim,'' ujarnya. “Memang dari dahulu sudah ada grup musik dan banyak penyanyi kondang. Hanya saja, bentuknya belum seperti grup band. Ide ini me mang datang dari luar negeri, tapi Koes Plus paling dulu meresponsnya. Dahulu sebelum itu hanya dikenal penyanyi, sedangkan grup musik hanya sebagai pengiringnya. Format itulah yang kemudian diubah oleh Koes Plus,'' kata Fachry. Hal yang paling menarik, lanjut Fachry, grup musik Koes Plus ini semakin melambung namanya setelah bersinggungan dengan situasi politik. Koes Plus seolah mendapat berkah dari suasana zaman yang sangat ideologis sehingga namanya kemudian sampai ikut disebut-sebut oleh Presiden Soekarno dalam sebuah pidato kenegaraan. Grup ini saat itu didudukkan sebagai `musuh politik' karena membawa konsep hidup ala Barat. “Inilah uniknya lagi. Meski Koes Plus melambangkan citra rasa musik hasil kesenian `konservatif' dari kelompok masyarakat `elite yang mapan', karena bersinggungan dengan politik, dia membawa arus perubahan sosialpolitik. Nah, Koes Plus ikut menikmati gelombang zaman itu,'' jelasnya. Senada dengan Fachry, Tegus Esha juga menyatakan dalam konteks dekade 70-an, musik Koes Plus juga menyiratkan bahwa perubahan radikal dalam situasi sosial-politik tengah terjadi secara dahsyat di Indonesia. `Musim ideologi' baru yang ditandai hadirnya kaum pemodal asing, setelah selama zaman Bung Karno terhambat, saat itu meledak serta tumpah dengan sangat kuat. Kaum muda saat itu kemudian merespons gaya musik ini sebagai `jalan baru' ekspresi estetiknya. Teguh mengata kan, sebagai pemimpin media hiburan dan penulis novel pada 1970-an itu, ia jelas terpengaruh oleh Koes Plus yang saat itu berada dalam puncak kreatif dan ketenarannya. Bahkan, lanjut Teguh, di dalam novel Ali Topan Anak Jalanan ia pun sempat menceritakan betapa lagu-lagu Koes Plus itu ikut memengaruhi jiwa sosok utama novel tersebut, ter utama di dalam mengisi narasi mata batinnya ketika hendak berbicara mengenai rasa etika timur dan nilai kesopanan sebagai respons atas situasi sosial. “Ali Topan, misalnya, meski sekilas urakan, tetap menghormati orang tua. Jadi, brutalnya tidak ngawur seperti remaja kini. Kami tulis perasaan tersebut karena Ali Topan selain mendengarkan cara mengaji pembantunya `mbok Nah', dia juga mendengarkan lagu-lagu Koes Plus yang bercerita tentang filosofi hidup atau juga soal kicauan burung kenari di pagi yang indah itu,'' katanya. Diakui Teguh, berbeda dengan musisi lain, bila saat itu menyimak lagu-lagu Koes Plus, memang di sana terasa adanya `hawa' atau semangat pemberontakan. Ini tecermin dari pilihan lirik yang lebih bernuansa kerakyatan dan beat lagu tidak lagi mendayu-dayu ala nyanyian patah hatinya Rahmat Kartolo atau pe musik sezaman lainnya. “Jadi, meski terasa ada pemberontakan, kami saat itu pun masih merasa adanya keinginan untuk hidup `guyup' dan gotong royong ala `orang tradisional'. Istilahnya musik ini bukan musik yang teralienasi dari konteks sosialnya. Nah, adanya rasa `pencampuran dua semangat' (modern-tradisional) itulah yang bisa disajikan secara pas oleh Koes Plus. Saya salut itu, terutama kepada mendiang Mas Tonny yang kebetulan saya kenal baik itu,'' jelas Teguh Esha. Berkaca pada kenyataan bahwa Koes Plus sudah menjadi ekspresi sebuah kelompok masyarakat dan menjadi sebuah penanda era zaman, masuk akal bila kemudian lagu-lagu Koes Plus punya umur yang bisa melintasi zaman. Dan, pada soal ini pun kembali membuktikan adanya sebuah jargon bahwa apa pun bentuk dari sebuah hasil kesenian sejatinya itu adalah hasil ekspresi dari sebuah kenyataan sosial. Jadi, bila Koes Plus dapat lestari sampai kini, hal itu bukan hanya berasal dari kemerduan suara Yon, rancak bas yang dipetik Yok, entakan semangat yang dibawa lewat pukulan drum Murry, atau tingginya imajinasi si jenius Tonny saja, melainkan karena mereka menyanyikan suara hati dari sebuah zaman. Indonesia patut bersyukur memiliki grup musik seperti Koes Plus ini! Sebab, melalui lagu merekalah `rasa Indonesia' terasa ada. Dan, ini menjadi bukti bahwa musik bisa menjadi identitas sekaligus menyatukan itas sekaligus menyatukan bangsa yang memang besar ini. (source: Republika.co.id edisi Kamis, 12 April 2012 Oleh Muhammad Subarkah)

KISAH DUA BANDIT LEGENDARIS ERA KOLONIAL

KISAH DUA BANDIT LEGENDARIS ERA KOLONIAL

Si Gantang mengejek negara dengan membentuk gerombolan berseragam polisi kolonial. Sakam memaksa polisi salah tangkap.

Dalam Colonial Criminal in Java 1870-1910, Henk Schulte Nordholt dan Margreet van Till bercerita tentang tiga figure bandit beken: Sakam, Si Gantang dan Si Pitung.

Dua figure pertama mendapat porsi cerita lebih panjang karena menarik dan menjadi konsumsi pers saat itu. Si Pitung tidak.

SEMUA DITUDUH SAKAM

Pada 26 Agustus 1886, Kepolisian Batavia mendapat kabar gembira. Arkam, pencuri beken dan jawara Pasar Serpong, menyerahkan diri ke Demang Kebayoran—penguasa pribumi local. Dua pecan kemudian, dua orang asal Banten ditangkap di Gang Petjenongan. Salah satu dari mereka diduga bernama Sakam.

Cerita tentang Arkam lenyap. Fokus kepolisian tertuju kepada Sakam. Sosok ini menjadi pembicaraan hangat di Balai Kota Batavia yang kusam.

Mata-mata polisi mengakui, satu dari dua orang yang ditangkap itu Sakam, tapi saksi lain tidak yakin. Polisi Batavia mencari cara, yaitu dengan meminta keterangan penjahat lain.

Seorang penjahat asal tangerang mengatakan, orang ini bukan Sakam. Sebab, kata si penjahat kampung itu, Sakam bisa menghilang jika ditangkap. Maklum, mitos saat itu menyebutkan semua penjahat memiliki ilmu ngilang

April tahun berikutnya, setelah setengah tahun ditahan, pengadilan terhadap orang yang diduga Sakam dimulai. Sakam menghadapi tuduhan melakukan dua pembunuhan sehingga kasusnya ditangani Omgaand Gerecht—dewan hakim yang terdiri atas dua orang Eropa (ketua dan sekretaris), empat hakim pribumi, jaksa, dan penghulu atau hakim Islam.

Lebih dari 1.000 orang berkumpul di depan Balai Kota Batavia—kini Museum Fatahillah—untuk menyaksikan persidangan itu. Sakam dibawa ke ruang sidang yang dipenuhi orang Eropa dengan kawalan 36 serdadu.

Kepolisian Batavia merangkai cerita. Mereka tahu Sakam akan dating ke Batavia dan segera menyusun rencana penangkapan bersama mata-mata pribumi.

Saat Sakam tertidur pulas, seorang perempuan pribumi—yang juga diperkerjakan sebagai mata-mata—mencuri keris, benda sakti yang bisa membuat Sakam menghilang. Menurut polisi, wanita juga ditangkap untuk memberikan kesaksian.

Terdakwa mengaku, ia bukan Sakam, melainkan Soeheirie—mata polisi dari Banten. Pengakuan ini menggugurkan scenario polisi. Terlebih, pejabat kepolisian Banten—yang dipanggil Kepolisian Batavia—memberi kesaksian orang itu bukan Sakam.

Sejumlah saksi lainnya juga membantah terdakwa adalah Sakam. Satu-satunya saksi yang menyebut orang itu Sakam adalah seorang janda yang suaminya menjadi korban pembunuhan Sakam.

Kepolisian Batavia dipermalukan. Bagaimana mungkin Kepolisian Batavia dan Banten terlibat saling bantah. Konsekuensinya, sesi pengadilan terhadap diduga Sakam dilakukan di ruang tertutup.

Sepekan kemudian, pengadilan membebaskan tersangka diduga Sakam atau Soeheirie. Algemeen Dagblad, surat kabar terkemuka saat itu, terkejut dengan pembebasan itu. Alasannya, bukankah pengadilan belum mendengar keterangan semua saksi dan beberapa saksi ternyata mengubah pikirannya. Omgaand Gerecth tampaknya tidak ingin malu dengan menghukum orang yang salah.

Kepolisian Batavia dipermalukan karena menjadi korban kebohongan mata-mata pribuminya. Untuk menutupi rasa malu, Soeheirie mengungkapkan cerita sebenarnya. Ia ditugaskan ke Batavia menyeret sang janda ke meja hijau dengand tuduhan memberikan keterangan palsu.

Lebih memalukan lagi, Soeheirie mengungkap cerita sebenarnya. Ia ditugaskan ke Batavia untuk melacak Sakam, tapi dalam perjalanan ditangkap dan dikirim ke Batavia sebagai Sakam.

Saat dibebaskan di depan Gedung Balai Koa, ratusan masyarakat menyambutnya. Soeheirie diperlakukan bagai pahlawan. Ia diantar berkeliling Batavia dan ziarah ke Luar Batang.

Tidak ada yang tahu bagaimana nasib sang janda pemberi keterangan palsu dan polisi yang menyusun scenario penangkapan Sakam.

Yang pasti, tak lama kemudian, Koran-koran Batavia memuat aktivitas Sakam di Banten. Muncul pula kabar, sejumlah warga melihat Sakam beraksi di jalan-jalan. Dalam situasi seperti itu, siapa pun bisa dianggap Sakam oleh penduduk dan polisi.

Seorang intel muda dari Kepolisian Banten mengalaminya. Dalam perjalan dari Serang ke Batavia, sang intel muda Kepolisian Banten kehabisan uang. Ia singgah di sebuah warung nasi dengan maksud meminta makan.

Beberapa saat setelah dia duduk, semua orang yang ada di warung berpikir dia adalah Sakam. Orang-orang itu menawarkan apa saja; nasi dan lauk-pauk, kopi dan uang.

 “Silahkan makan Sakam, tapi jangan ganggu kami,” ujar salah seorang diantarnya seraya memenuhi kocek kosong sang intel dengan koin.

Oktober tahun yang sama, kepolisian mengeluarkan pengumuman akan memberikan hadiah 2.000 florin kepada siapa saja yang berhasil membawa Sakam. Tindakan ini membawa hasil.

Biroe, mantan narapidana yang pernah satu sel penjara bersama Sakam dan menemaninya dalam pelarian di kawasan Tangerang dan Cikande, berkhianat. Biroe mendatangi Bupati Serang dan menyampaikan informasi keberadaan Sakam.

Bupati bersama Kepolisian Banten menyusun rencana. Sang Bupati menginstruksikan Biroe ke tempat persembunyian Sakam dan meracuninya.

Biroe menuruti perintah. Ia dating dengan membawa buah kecapi yang dibubuhi racun. Sakam tak curiga. Ia memakan buah kecapi bawaan Biroe. Hari itu juga Sakam jatuh sakit. Biroe beraksi dengan mengambil senapan dan senjata lain milik Sakam dan lari. Menjelang dini hari, saat Sakam tertidur lelap, polisi dating dan menangkapnya.

Tidak ada pengadilan kedua untuk Sakam. Dalam perjalanan ke Serang, Sakam dihabisi di tengah jalan. Caranya, menjepit leher sang penjahat dengan bambu sampai mati. Kematiannya menyelamatkan martabat kepolisian kolonial: Banten dan Batavia.

SI GANTANG MENGEJEK NEGARA

Dalam editorial berseri berjudul “Onze Mafia”, surat kabar Bataviaasch Niewsblad, bercerita tentan si Gantang—figur yang mendadak popular di dunia kejahatan. Kisah dimulai dengan pelarian si Gantang yang saat itu harus sedang menunggu eksekusi mati.

Saat melarikan diri, si Gantang telah menjalani enam tahun penjara. Seperti Sakam, pelariannya menjadi konsumsi pers saat itu. Selama buron, si Gantang mengejek otoritas kepolisian kolonial yang tak bergigi, membuat Belanda menjadi tertawaan pribumi.

Si Gantang kerap hadir di depan publik dengan mengenakan topi asisten residen dan anak buahnya memakai seragam polisi kolonial. Tidak ingin dipermalukan terus-meneurs, kepolisian kolonial berupaya menangkap dan mengirimnya ke asrama militer.

Mengutip sejumlah sumber Bataviaasch Niewsblad memberitakan Gatang senang mendengar kabar itu karena akan berhadapan dengan lawan sepadan ketimbang meladeni polisi pribumi yang tak berguna.

Ejekan lain yang membuat telinga otoritas kolonial merah adalah, “Sayang, polisi militer itu kehabisan peluru sebelum menangkap saya. Kalau boleh berbaik hati, saya bersedia meminjamkan peluru.”

Si Gantang tidah hanya memalsukan seragam polisi kolonial, tapi juga mengorganisasi pemerintahan independen. Ia menarik pajak dan meminta layanan rutin dari penduduk di wilayah kekuasaannya.

Penduduk harus membayar pajak dalam bentuk uang atau ternak. Sedangkan, layanan yang diminta si Gantang kepada penduduk adalah setiap orang harus bersedia mencuri untuknya.

Saat perampokan atau pencurian dilakukan penduduk terhadap penduduk lain berlangsung, kelompok si Gantang berjaga-jaga di areal strategis untuk mencegah terjadinya intervensi pihak lain.

Si Gantang bukan Robin Hood atau penjahat budiman. Ia merampok siapa saja, mulai dari petani pribumi sampai orang kaya Tionghoa dan Eropa.

Para tuan tanah yang resah hanya punya satu pilihan, menemui Gantang dan membeli rasa aman dengan menyetor sejumlah uang. Jika setoran mandek, Gantang meninstruksikan penduduk desa menyerang rumah tuan tanah.

Gantang beroperasi di Bekasi. Namun, Gantang bukan penjahat biasa. Ia adalah mafia yang membangun jaringan dengan Demang Bekasi dan penduduk kulit putih penyedia senjata.

Hubungan Gantang dan Demang Bekasi berbeda dengan kemitraan Regent dengan preman kampung. Gantang tahu Demang berada pada posisi lemah saat berhadapan dengannya.

Sukses kelompok Gantang meyakinkan perampok lain untuk menggunakan nama dan ketenerannya. Seperti kasus Sakam, cara ini mendongkrak status Gantang di dunia criminal dan menyebabkan kebingungan di kalangan pemerintah kolonial.

Menurut Bataviaasch Niewsblad, Gantang memiliki markas di sebuah kampung di kawasan Pondok Gede. Kampung itu hanya sekitar 10 mil dari Batavia, tapi polisi tak pernah menyambangi.

Javabode, surat kabar lainnya, punya versi lain. Gantang tidak lagi aktif di kawasan itu, tapi mengasingkan diri di kawasan Pengunungan Priangan, bersama pejabat kolonial yang telah pensiun.

Akhirnya, Gantang—atau seseorang yang diidentifikasi sebagai Gantang—tertangkap di sebuah desa di dekat Kendal, Jawa Tengah. Secara kebetulan, orang ini berasal dari Batadvia.

Terlalu mencolok jika Kepolisian Batavia dan Kendal, terutama yang berkulit putih, masuk desa dalam jumlah besar, ditempuh melalui cara lain. Polisi masuk desa sebagai pemburu. Pemimpin local diminta tutup mulut dan mengumpulkan semua laki-laki dengan dalih untuk didaftarkan sebagai wajib pajak.

Setelah semua lelaki dikumpulkan, ‘pemburu’ dating untuk menangkap seorang lelaki yang mengaku bernama si Oeoes. Polisi mengidentifikasi Oenoes sebagai si Gantang.

Identifikasi final memperlihatkan si Oenoes memiliki ciri-ciri sebagai bandit. Bertinggi 1,8 meter, sama dengan si Gantang, kumis mengesankan, terdapat banyak bekas luka, codetan di muka, dan bekas luka sabetan rotan di punggung, seperti layaknya orang yang pernah masuk penjara.

Berbeda dengan Sakam, Gantang tak dibunuh ditengah jalan. Ia tiba di Batavia dengan selamat. Yang mengejutkan, meski semua Koran memberitakan penangkapannya, pengadilan Gantang tak menyita perhatian masyarakat.

Pertanyaannya, apakah si Oenoes benar-benar si Gantang demi memperbaiki reputasi dan otoritasnya di tengah masyarakat skeptis?

Pada kalimat akhir editorial, Bataviaasch Niewsblad, menulis, “Kita tidak pernah tahu berapa banyak Gantang di Batavia.” Lebih membingungkan lagi, tak lama kemudian terjadi penangkapan terhadap perampok. Salah seorang mengaku bernama si Gantang.

(sumber: Republika. Selasa, 13 Maret 2012 hal. 24 Oleh Teguh Setiawan)

INTRIK POLITIK SANG KOLONEL SOEHARTO

Duo Trio Soeharto

Soal keterlibatan personel maupun institusi yang dikhawatirkan Soeharto itu juga tertuang dalam “Cornell Papper” yang disusun Ben Anderson dan Ruth McVey setelah meletus gerakan 30 September 1965. Mereka menduga gerakan itu merupakan peristiwa internal Angkatan Darat, terutama Kodam Diponegoro. Tentu saja pandangan tersebut merupakan versi awal yang belum lengkap walau tetap menarik untuk diulas dan diteliti lebih lanjut.

Yang mendasari penulisan tersebut adalah pengakuan dari bekas Wakil Perdana Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelegen, Soebandrio. Setelah tiga dekade di penjara, ia mengolaborasikan versi keterlibatan perwira Diponegoro.

Pertama, terdapat trio untuk dikorbankan, yakni Mayjen Soeharto, Letkol Infantri Untung dan Kolonel Inf Latief. Kedua, trio untuk dilanjutkan, yakni Mayjen Soeharto, Kolonel Inf Yoga Soegama dan Kolonel Inf Ali Moertopo.

Dari dua trio itu, terlihat bahwa baik pelaku gerakan maupun pihak yang menumpasnya berasal dari Kodam Diponegoro. Itu pula yang menjelaskan bahwa gerakan tersebut tampil hanya di Jakarta dan wilayah Kodam Diponegoro (Semarang dan Yogyakarta).

“Dan, gerakan itu dapat dipadamkan dalam hitungan hari. Alasan itulah yang digunakan mengapa Soeharto tidak masuk daftar orang yang diculik,” kata Ben Anderson.

Mengapa? Karena Mayjen Soeharto dianggap “kawan” dan minimal “bukan musuh”. Apalagi, Soeharto dan Latief sama-sama ikut dalam serangan 1 Maret 1949, yang kemudian dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Kodam Diponegoro. Dan, pemerintah Orde Baru pun mengekspos bahwa Soeharto sebagai perancang serangan umum tersebut.

Di institusi militer ini pula, kala masih bernama Divisi Diponegoro, terjadi upaya penggagalan Kolonel Inf Bambang Supeno untuk menjadi panglima divisi. Pada akhir tahun 1956, ketika rencana pengangkatan Bambang Supeno sebagai Panglima Diponegoro bocor, terjadi rapat gelap yang terjadi di Kopeng yang dihadiri sejumlah perwira yang dikoordinasikan Kastaf Divisi Letkol Soeharto melalui anak buahnya, Mayor Yoga Sugamo, sebagai Asisten I Divisi di Semarang.

Dari puluhan perwira yang hadir, hanya Kolonel Suhardi yang menandatangi persetujuan pencalonan Letkol Soeharto dan menolak pencalonan Bambang Supeno tinggal menunggu tanda tangan Presiden Soekarno. Akhirnya, upaya rahasia itu berhasil  menggagalkan Bambang Supeno.

Seandainya “operasi” gagal maka rapat gelap itu akan diusut dan yang paling terbukti adalah Kolonel Suhardi. Sedangkan, Soeharto tidak terbukti tersangkut, karena ia menjadi “Mr Alibi”. Masalah itu dicatat Ali Murtopo yang ketika itu berpendapat kapten dan  sebagai komandan raiders yang diminta Yoga Sugomo untuk melakukan operasi intelejen soal pencalonan Soeharto (Yoga Sugomo 1990:20-30)

Selanjutnya, Yoga Sugomo mencatat bahwa rapat di Kopeng itu dihadiri oleh Sudarmo Djojowiguno, Suryo Sumpeno, Surono, Pranoto, Suwito Haryoko (Asisten II), Suwarno (Asisten IV), dan -Munadi (Asisten  V). Ia dan Mayor Suryo Supemo berangkat ke Jakarta menemui Kolonel Zulkifli Lubis di MBAD-untuk menggagalkan pencalonan Bambang Supeno dan menggantinya dengan Soeharto. Usaha itu berhasil. (Yoga Sugomo 1990:80-82).

Inilah trio pertama Soeharto-Ali Murtopo-Yoga Sugomo. Trio ini pula kelak melakukan usaha-usaha menikam politik konfrontasi Presiden Soekarno dengan penyelundupan ke Malaysia dan Singapura serta kontak-kontak politik gelap dengan pihak Malaysia yang melibatkan tenaga miliiter, politisi sipil antikomunis, dan pengusaha.

Kontak-kontak trio ini di lapangan melibatkan Ali Murtopo, Benny Murydani, AR Ramly, selanjutnya di Malaysia dengan Des Alwi, Simitro. (Yoga Sugomo 1990:139; Hanafi 1998:206).

Setelah menjadi Panglima Divisi Diponegoro, Kolonel Inf Soeharto memiliki cerita yang mengenaskan. Ia pernah dituding melakukan kegiatan illegal sehingga dicopot dari jabatannya sebagai panglima divisi.

Saat itu, Soeharto membentuk “geng” dengan sejumlah pengusaha, seperti Lim Sio Liong, Bab Hasan dan Tek Kiong. Soeharto dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugomo, dan Mayor Sujono Humardani. Kelompok ini dituding menjual 200 truk selundupan kepada Tek Kiong.

Persoalan itu kemudian dilaporkan kepada Letkol Pranoto Reksosamudro yang ketika itu menjabat sebagai kepala Divisi Diponegoro. Kasus itu tercium oleh MBAD. Akhirnya, dibentuk tim pengusut yang diketuai Mayjen Suprapto dengan anggota Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo, dan Brigjen DI Panjaitan.

Langkah ini diikuti oleh surat perintah Jendral Nasution kepada Jaksa Agung Sutarjo dalam rangka pemberantasan korupsi untuk menjemput Kolonel Soeharto agar dibawa ke Jakarta pada 1959. Soeharto akhirnya dicopot sebagai panglima Diponegoro dan digantikan oleh Pranoto melalui surat keputusan Presiden Soekarno.

Namun, Soeharto tidak diajukan ke depan pengadilan setelah ayah angkat dari Bob Hasan, Letjen Gatot Subroto, meminta “keringanan hukuman” kepada Presiden Soekarno. Soeharto akhirnya disekolahkan di Seskoad Bandung.

(sumber : Republika edisi Rabu, Maret 2012 Hal.29 oleh Selamat Ginting)

TERULANGNYA SEJARAH KERUNTUHAN YUNANI

KUTUKAN KUIL DELOS
kejatuhan Yunani bila dibiarkan berisiko tak hanya menimbulkan kegempaan serupa yang diakibatkan ledekan Lehman Brothers Holdings pada 2008, tapi juga mencabik zona euro dengan 17 anggota pada usia mereka masih belia.

sejarah pertama kegagalan wilayah berdaulat melunasi utang saat jatuh tempo terjadi pada 454 sebelum Masehi yang dilakukan oleh 10 wilayah di Yunani. Salah satu debitur adalah Kuil Delos, lokasi kelahiran mitos Dewa Appolo.
Pada abad ke-4 SM, Kuil Delos adalah harta dari konfederasi Yunani, Negara-kota dibawah kepemimpinan Athena. Mereka membayar pendanaan dalam bentuk sumber daya keuangan, pasukan dan kapal. Setiap anggota memiliki suara yang sama dalam keputusan dewan.
Aristides pertama menentukan jumlah kontribusi untuk masing-masing kota sehingga konfederasi menamainya “yang paling adil dari semua orang”.
Pada 454 SM, setelah Athena dibentuk kembali setelah sempat menjadi sebuah kekaisaran, 13 negara-kota berutang kepada Delos. Kesepuluh sampai jatuh tempo tidak bisa membayar utang mereka. Dengan demikian, waktu kemudian mencatat, inilah kasus default pertama kali dalam sejarah dunia.
Dua dari sepuluh Negara-kota, memang, merekan akhirnya bisa melunasi utang mereka, sementara delapan lainnya meminta negosiasi ulang utangnya. Sejak itu, keputusan diambil hanya oleh Athena dan pajak pun ikut diatur ulang.
Lebih dari 24 abad kemudian, pada 2009, Yunani berada kembali di tepi jurang yang sama, yakni gagal membayar hutang. Pembuat kebijakan kontan mencemaskan guncangan global yang bisa dipicu dari tunggakan pemerintah sebesar 483 miliar dolar (4.390 triliun). Angka fantastis itu lima kali lipat dari utang Argentina sebesar 95 juta dolar (864 triliun) yang juga membuatnya bangkrut pada 2001.
“Ada jumlah ketidakpastian dalam skala monster sekaligus rentang,” komentar kepala ekonomi Eropa dari JP Morgan Chase & Co, David Mackie, menggambarkan resiko bencana ekonomi bila Yunani tak terselamatkan. “Musibah besar ekonomi makro ini bisa dihindari, tetapi hanya dengan aksi kebijakan agresif oleh bank sentral dan para pemerintah,” ujarnya kemudian.
Kejatuhan Yunani bila dibiarkan berisiko besar menimbulkan kegempaan serupa diakibatkan ledakan Lehman Brothers Holdings pada 2008, ketika pasar kredit membeku dan ekonomi global tenggelam dalam resesi. Bedanya, kali ini prospek zona euro dengan 17 negara pemegang mata uang tersebut bisa tercabik, bahkan sebelum dewasa.
Lembaga keuangan international, International Monetary Found (IMF), yang saban tahun menggelar rapat di Washington juga menyatakan saat itu bahwa krisis utang mengakibatkan risiko kredit sebesar 300 miliar euro di bank-bank Eropa. Pengamat menyatakan, sulit bagi Yunani untuk keluar dari krisis seorang diri. “ Terlambat bagi Yunani. Situasi di Negara itu kian di luar genggaman dan saya pikir mereka tak bisa menghindari kegagalan melunasi pokok utang,” ujar mantan banker dari bank sentral inggris, Horward Davies.
“Efek penularannya begitu cepat dan berbahaya mengingat surat utang Yunani berjangka dua tahun, kini dalam prediksi pengamat merosot hingga di bawah 30 sen per euro. Saya pikir bank sentral Eropa bakal menjadi perespons utama dalam pembelian surat utang pemerintah,” ujarnya.
Prediksi itu benar, Yunani tak dapat mengatasi krisis itu sendirian. Kondisi demikian terpuruk hingga gaji seluruh pegawai negeri dan pensiunan sempat tidak dibayar. Pada 23 April 2010, secara resmi pemerintah Yunani meminta bantuan keuangan.
Kondisi itu cepat di tanggapi oleh Uni Eropa, terutama Jerman dan Prancis. Bila media lebih menyoroti kedua pemimpin negara itu, yakni kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Prancis Nicholas Sarkozy, tak perlu heran. Sebab, keduanya ialah kekuatan pusat utama sekaligus pendiri ‘klub’ Eropa tersebut.
Secara ekonomi, Jerman, pemegang rekor eksportir terbesar dunia dalam lima tahun berturut-turut (2003-2008) dengan GDP tertinggi keempat dunia total 3.628 triliun dolar, dan Prancis dengan GDP 2.808 triliun dolar menyusul setelah Jerman, adalah negara kaya yang jauh dari krisis. Namun, konsekuensi dari mata bersama, bila ada satu negara terkena krisis, akan menyeret ekonomi keseluruhan.
Akhirnya, pada 9 Mei 2010, menteri keuangan Eropa menyetujui untuk menganggarkan paket dana talangan dalam kas sebesar 750 miliar euro (Rp 9.100 triliun). sedangkan, tujuh hari sebelumnya negara zone euro dan IMF telah sepakat mengucurkan pinjaman sebesar 110 miliar euro (Rp 1.334 triliun). Kemudian, paket talangan kedua diberikan lagi sebesar 130 miliar euro (Rp 1.580 triliun). Tapi, tentu bukan tanpa ongkos.
Selain Yunani dipaksa melakukan kebijakan pengetatan ikat pinggang di dalam negeri, semua kreditur juga diminta setuju untuk merestrukturisasi utang Yunani dan mengurangi tanggungan utang hingga 120 persen dari GDP hingga 2020.
Dalam krisis ini, Jerman dan Prancis bisa dibilang yang paling geram dan dilema. Pasalnya, bila Yunani dianggap yang tak pecus mengurus, negara tak diselamatkan, akan membuat euro terpuruk. Itu berarti menarik ekonomi negara mereka ikut terpuruk. Namun, langkah itu membuat duo Jerman-Prancis sebagai ekonomi terkuat harus menanggung paling besar.
Sebagai langkah kompromi, bank-bank diminta menerima bahwa 53 persen dari utang Yunani akan dibiayai kreditur swasta. kebijakan itu memungkinkan Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa (EFSF) meningkatkan pendapatan hingga 1 triliun meski harus meminta bank-bank Eropa untuk kehilangan modalnya, yakni diperkiraan sebesar 9 persen. Masalahnya, ekonomi Yunani saat ini dinilai begitu buruk sehingga penghapusan utang itu masih belum cukup untuk mengurangi utang Yunani ke dalam level yang dapat dicicil dalam jangka waktu lama.
Kondisi itu bukan tak disadari sendiri oleh Yunani. “Orang-orang mengira, krisis yang saat ini kita alami adalah persoalan potongan gaji, pensiun dan pendapatan hingga prospek rendah bagi pemuda,” ujar Menteri Keuangan Yunani, Evangelos Venizelos. “Sayangnya, itu bukan krisis. Semua tadi adalah sebuah upaya sulit untuk mengatasi krisis. Karena krisis ini serupa Argentina, keruntuhan total ekonomi, lembaga dan jaringan masyarakat serta produktivitas berbasis negara.”
Sebagai penerima dana talangan, Yunani dihadapkan pada sederet persyaratan serius hingga membuat negara itu menerapkan pengetatan ekstrem.
Satu narasi yang bisa menggambarkan krisis bahw guncangan ini dimulai pertumbuhan nyata jumlah modal yang masuk ke investasi pada periode 2000-2007. Ketika itu, sumber dana global tetap berasal dari surat berharga (terutama obligasi dan SUN) meningkat dari 36 miliar dolar AS pada 2000 hingga 70 triliun dolar AS pada 2007.
‘Sumber keuangan raksasa’ ini bertambah ketika dana dari negara-negara berkembang dengan pertumbuhan tinggi memasuki pasar modal dunia. Saat itu, investor mencari keuntungan berdasarkan ketetapan (yield) lebih tinggi ketimbang persentase yang ditawarkan oleh obligasi dan surat utang milik
Departemen Keuangan AS.
Godaan terhadap sumber dana dari para investor global yang mencari yield lebih tinggi di pasar modal disambut oleh kebijakan dan mekanisme control yang berbeda bahkan berani memasang yield tinggi.
Perdangangan surat-surat berharga dan spekulasi demi mengejar keuntungan maksimal (biasanya dari kematangan yield atau yield of maturity) tadi mendorong gelembung demi gelembung bermunculan di penjuru negara khas praktik kapitalisme global. Tidak ada jaminan aset nyata diperdagangkan selain pembayaran investor saat jatuh tempo untuk menghasilkan keuntungan bagi investor lain.
Begitu gelembung meletus, persentase keuntungan turun, tetapi kewajiban terhadap investor global tidak berkurang. Kondisi itu memicu pertanyaan besar terkait kemampuan negara membayar utang dan kekokohan system perbankan mereka.
Bagaimana tiap negara Eropa terlibat dalam krisis pinjam-investasi uang ini, cukup beragam. Contoh Irlandia, dana dari investor global digunakan bank-bank di negara itu untuk meminjamkan uang kepada pengembang properti dan menciptakan gelembung properti massif. Ketika gelembung pecah, pemerintah dan wajib pajak di negara itu diharuskan menanggung utang swasta.
Dalam kasus Yunani, pemerintah meningkatkan komitmen terhadap pekerja dalam kompensasi yang dinilai kelewat dermawan dalam hal gaji dan tunjangan pension. Sedangkan, sistem perbankan Islandia sempat tumbuh cepat, tetapi dengan dana utang kepada investor global beberapa kali lipat dari GDP.
Jalinan hubungan dalam sistem keuangan global bisa digambarkan seperti ini, bila salah satu negara gagal membayar utang atau memasuki resesi, akan menempatkan pula utang swasta di luar negara dalam resiko. Dan, sistem perbankan pemberi utang pun bakal mengalami kerugian.
Sebagai contoh pada Oktober 2011, Italia berutang kepada bank Prancis sebesar 366 miliar dolar AS. Ketika Italia gagal mendanai diri, sistem perbankan dan ekonomi Prancis akan mengalami tekanan signifikan yang bisa memengaruhi kreditur-kreditur Prancis lain. Itulah penyakit keuangan kapitalisme global.
Faktor lain yang berkontribusi dalam jalinan ini adalah konsep jaminan perlindungan keuangan. Institusi yang memasuki kontrak credit default swaps (pengadilan utang tertanggung/CDS) bakal dijamin dengan instrument dana tertentu bila jatuh tempo tiba, tapi belum bisa membayar utang. Namun persoalannya, CDS kerap didanai oleh jaminan keamanan dana negara sehingga ujung-ujungnya tetap timbul ketidakpastian dalam sistem perbankan negara bersangkutan bila sudah menyoal CDS.
Beberapa politisi, seperti Angela Merkel, menyalahkan praktik semacam itu yang telah menyebabkan krisis. Ia menuding iming-iming dana deposito dan para speculator sebagai biang keladi seraya berkomentar, “Institusi yang ditalangi dengan dana publik menyebabkan krisis seperti yang terjadi di Yunani dan di mana pun di dunia,” ujarnya.
Mungkin satu-satunya negara anggota dengan sikap paling keras kepala adalah inggris. Sejak pertama kali gagasan euro muncul pada era Margaret Tatcher, sang wanita besi itu tegas menyatakan, tidak akan mengompromikan poundsterling yang nyata-nyata jauh lebih kuat untuk bergabung dalam mata uang tunggal. Keputusan bisa jadi membuat Inggris hari ini gembira. Ketika krisis menghantam euro, negara Anglo-Saxon itu terseret seperti rekan-rekan mereka di daratan Eropa.
Sikap terkini Inggris terhadap ‘penyeragaman’ kebijakan ialah penolakan untuk ikut menandatangi Pakta Fiskal. Dalam kesempatan fiskal terbaru, para anggota diharuskan taat pada batas deficit, yakni dilarang melampaui angka 3 persen.
Penolakan yang langsung disampaikan PM Inggris David Cameron dalam KTT di Brussel, Desember lalu, kontan disambut dengan kemarahan para pemimpin Eropa, termasuk Merkel sendiri. Inggris dipandang selalu berdiri hanya dengan satu kaki sementara satu kaki di luar.
Para politisi dan pejabat Eropa mengingatkan PM Cameron bahwa Inggris bakal mengalami konsekuensi buruk. Anggota Parlemen Eropa, Martin Schulz, yang menjadi presiden Parlemen Eropa tahun ini memprediksi, Inggris dapat diberhentikan dari UE. “Saya meragukan dalam jangka panjang Inggris akan terus berada di UE,” ujarnya. “UE bisa, bila diperlukan, lanjut berjalan tanpa Inggris. Tapi, Inggris pasti lebih sulit bertahan tanpa UE.”
Terlepas dari berbagai alasan, sejumlah pengamat berpendapat bahwa negara-negara Eropa masih jauh lebih baik bila bekerja sama. Kebutuhan paling nyata ialah suara atau pendapat di dunia yang kini tak lagi terpusat, tetapi terpolarisasi secara kawasan. Jerman, Prancis, dan Inggris, mereka semua tetap terlalu kecil untuk dunia. Namun, sepenting apa pun posisi mereka, tulis Financial Times, tidak ada ambisi semacam pembentukan aturan dagang, penanggulangan perubahan iklim, pengamanan pasokan energy, promosi demokrasi dan stabilitas, yang begitu mendesak bila dilakukan sendiri-sendiri.
Untuk sementara, gonjang-ganjing krisis mungkin sedikit teredam. Beberapa jam setelah Uni Eropa dan sector swasta menandatangi paket dana talangan 237 miliar euro (310 miliar dolar AS) yang dirancang untuk mempertahankan Yunani dalam mata uang tunggal, Gedung Putih memuji kesepakatan itu sebagai terobosan penting, tetapi menekankan ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Langkah-langkah tambahan memang harus diambil, termasuk penguatan firewall (benteng) keuangan yang akan mencegah krisis utang menyebar ke negara Eropa lain, terutama Italia dan Spanyol.
Menurut ketentuan kesepakatan Yunani, bank akan mengalami kerugian 53 persen pada oblgasi Yunani, sementara Athena berkomitmen untuk serangkaian tindakan pemotongan biaya drastic dan mengubah konstitusi dengan prioritas pembayaran utang.
Bahkan, dengan kesepakatan itu, Uni Eropa dan anggotanya harus mengatasi berbagai hambatan untuk menjaga keutuhan zona euro karena beberapa anggota di bawah tekanan, seperti pertumbuhan rendah, melonjaknya penggangguran dan meroketnya utang. Namun, sama seperti nasib Kuil Delos, seberapa efektif langkah itu, waktu yang akan mencatat.
(sumber : Republika edisi Selasa, 06 Maret 2012 Hal. 25 oleh Siwi Tri Puji, Ajeng Ritzki Pitakasari)